Korupsi Terus Mengganggu Indonesia Masyarakat Indonesia – Lebih dari 8 dari 10 masyarakat Indonesia mengatakan bahwa korupsi tersebar luas di pemerintahan dan dunia usaha. Di bandingkan dengan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Masyarakat Indonesia lebih cenderung mengatakan bahwa korupsi merupakan hal yang lazim baik di sektor pemerintahan maupun sektor bisnis.
Telah lama di anggap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Kisah korupsi terus menimpa Indonesia meskipun negara ini telah beralih dari negara otokratis ke negara demokratis menjelang pergantian abad ke -21 . Mantan pemimpin Suharto memerintah sebagai diktator di negara ini selama lebih dari 30 tahun hingga ia dipaksa turun dari jabatannya karena protes rakyat sebagai tanggapan terhadap sifat korup. Termasuk mengambil antara $15 miliar hingga $35 miliar dari alokasi keuangan negara untuk keuntungan pribadi keluarganya. Kerusuhan pada tahun 1998, yang di picu oleh pergolakan ekonomi dan politik serta tuduhan korupsi di seluruh masa kepemimpinannya. Mengakhiri pemerintahan Suharto dan membuka jalan bagi demokrasi di negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
Meskipun Ada Perubahan Kepemimpinan, Masyarakat Indonesia Mengatakan Korupsi Merajalela
Korupsi Terus Mengganggu Indonesia, Setelah bertahun-tahun melakukan reformasi setelah pengunduran diri Soeharto. Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden langsung yang pertama pada tahun 2004. Berkampanye dengan platform yang mencakup janji-janji untuk memberantas korupsi – dan mendapat julukan “Tuan Bersih” – Susilo Bambang Yudhoyono menang telak pada tahun itu dan kembali -Pemilu tahun 2009. Pendapat mengenai efektivitas Yudhoyono dalam mengurangi korupsi beragam. Pada tahun 2009, Yudhoyono sendiri mengatakan di butuhkan waktu satu dekade atau lebih untuk membersihkan negara dari masalah korupsi. Namun jajak pendapat Gallup yang di mulai pada pertengahan masa jabatan pertama Yudhoyono sebagai presiden menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini lebih besar kemungkinannya untuk mengatakan bahwa korupsi tersebar luas di sektor bisnis dan pemerintahan di bandingkan tahun 2006.
Persentase masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa korupsi merajalela di pemerintahan negara ini meningkat menjadi 91% pada tahun 2011 dari 84% pada tahun 2006. Sementara persentase mereka yang mengindikasikan adanya korupsi besar-besaran dalam dunia usaha di Indonesia meningkat menjadi 86% pada tahun 2011 dari 75% pada tahun 2006. Hanya pada tahun 2009 – tahun terpilihnya kembali Yudhoyono. Semakin kecil kemungkinan masyarakat Indonesia untuk mengatakan bahwa korupsi tersebar luas di kalangan pemimpin dan dunia usaha.
Penilaian mandiri masyarakat Indonesia terhadap tingkat korupsi di negara mereka bertentangan dengan kemajuan yang di temukan oleh Indeks Persepsi Korupsi Transparency International (TI CPI). Meskipun skor negara ini masih berada di peringkat terbawah dari 178 negara yang termasuk dalam Indeks Transparansi Internasional, skor dan peringkat nasionalnya sedikit meningkat dari tahun 2006 hingga 2010. Sebaliknya, skor rata-rata terbaru negara tersebut pada Indeks Korupsi Gallup – skor tunggal di hitung berdasarkan Hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang mengukur persepsi korupsi di kalangan pengusaha lokal. Serta pemerintah pusat – setara dengan hasil terburuk yang di peroleh Indonesia dalam pengukuran tersebut sejak penelitian di mulai pada tahun 2006.
Jenis Korupsi yang Berbeda
Korupsi Terus Mengganggu Indonesia, Sesaat sebelum Yudhoyono terpilih kembali pada tahun 2009, Inside Indonesia menerbitkan sebuah artikel berjudul “Corruption Inc.” Tulisan ini menjelaskan perbedaan jenis korupsi yang di alami di Indonesia pada masa rezim Suharto dan masa kepresidenan Yudhoyono. Artikel tersebut menggambarkan perbedaan antara korupsi yang tersentralisasi dan yang terdesentralisasi serta menjelaskan dampak ekonomi dari masing-masing korupsi terhadap negara. Pada masa pemerintahan Suharto, pemerintahan dan korupsi sangat tersentralisasi di tingkat nasional, dan kerugian akibat korupsi dapat di prediksi. Namun jatuhnya kediktatoran menyebabkan desentralisasi kewenangan di seluruh negeri, sehingga memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah. Alih-alih memberantas korupsi, menurut artikel tersebut, desentralisasi malah memperluas jumlah individu yang mencari suap dan suap.
Kepolisian Indonesia sering mendapat perhatian sebagai salah satu institusi paling korup di negara ini. Namun ketika ditanya apakah mereka percaya pada polisi setempat di kota atau daerah tempat mereka tinggal. 88% masyarakat Indonesia menjawab ya. Setidaknya 7 dari 10 masyarakat Indonesia menyatakan percaya pada kepolisian daerah dalam survei yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2006. Para pengamat juga menyalahkan ketidakjujuran dalam sistem peradilan Indonesia karena membatasi efektivitas beberapa upaya pemberantasan korupsi. Namun, 56 persen masyarakat Indonesia menyatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan terhadap sistem peradilan. Naik dari 37% pada tahun 2010 dan 43% pada tahun 2006.
Survei yang di lakukan baru-baru ini menemukan bahwa masyarakat Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atau lebih tinggi. Di bandingkan dengan mereka yang berpendidikan dasar atau lebih rendah. Mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk menunjukkan kepercayaan terhadap kepolisian setempat dan sistem peradilan negara.
Demikian pula, masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk mengatakan. Bahwa mereka percaya diri terhadap kepolisian setempat dan sistem peradilan negara di bandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.
BAGI ANDA YANG SUKA PERMAINAN TOGEL ONLINE
DAFTARKAN HANYA DI : sogotogel